“Harga sebuah nyawa tentu lebih penting dari ekonomi,” kata dokter Maha kepada merdeka.com.

“Zona kuning” memaksa Pemkot Malang memberlakukan penebalan PPKM Mikro. Suatu inisiatif yang sangat dini, dan ini sebetulnya yang mesti dilakukan beberapa daerah terdampak lain.
Karena tren kenaikan kasus Covid-19 yang terus meningkat, desakan berdatangan dari banyak kalangan agar pemerintah memberlakukan lockdown. Tindakan ini diperlukan, salah satunya, demi menahan laju penyebaran.
Prof. Zubairi Djoerban, pionir penanganan HIV/AIDS, melalui akun Twitternya beberapa kali menegaskan pentingnya lockdown.
Dua hari yang lalu (21/5/21), dia berkicau, “Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu. Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan, dan yang pamungkas: menahan situasi pandemi jadi esktrem–yang akan membahayakan lebih banyak nyawa,”
Hal senada, namun dengan penekanan sedikit berbeda, juga disampaikan oleh Tri Maharani, sukarelawan LaporCovid-19. Dikutip dari merdeka.com, dokter Maha (panggilannya) menghimbau pemerintah agar memberkalukan lockdown di 34 provinsi. Kepada merdeka.com dia mengatakan, “Harga sebuah nyawa tentu lebih penting dari ekonomi.”
Dokter Maha kemudian mencontohkan negara tetangga yang berhasil memulihkan ekonominya, namun tetap dengan terus menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Dia menyebut Malaysia dan China.
Penting diketahui bahwa sejak kemunculannya di China pada akhir 2019 silam, covid-19 sudah menyebar ke seantero jagad. Namun dengan perlengkapan memadai dan dengan disokong oleh keseriusan penanganan, China termasuk negara pertama yang berhasil keluar dari jerat pandemi.
China kemudian turut memelopori pembuatan vaksin secara massal dan disalurkan ke banyak negara, termasuk Indonesia. Kabar terakhir, berdasarkan unggahan di halaman Facebook presiden Joko Widodo, Indonesia telah berhasil mendatangkan 104.728.400 dosis vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Sinopharm.
China juga negara pertama yang memberlakukan lockdown, suatu kebijakan yang sangat tidak populer di masanya. Jauh setelahnya, China memetik buah manis kebijakan tersebut.
Kacaunya Koordinasi Pusat-Daerah
Sejauh ini, pemerintah pusat memang masih belum memberlakukan lockdown secara nasional. Namun, beberapa daerah yang dalam sebulan terakhir mengalami lonjakan kasus langsung mengambil kebijakan pengetatan sosial.
Di Jawa Timur, kasus terparah menimpa Bangkalan. Dalam sebulan terakhir, jumlah kematian meningkat pesat, begitu pun dengan jumlah orang sakit. Pemda Bangkalan termasuk sangat lamban mengambil tindakan.
Pada awal Juni, Puskesmas Arosbaya dinyatakan ditutup karena tidak lagi mampu menampung pasien yang terus berdatangan, menyusul sebagian besar Nakes yang terpapar dan sebagiannya meninggal. Penutupan Puskesmas Arosbaya kemudian disusul oleh beberapa Puskesmas tetangga yang lain, dengan alasan yang sama.

Inilah pilihan paling bisa diterima akal, yakni menjalani swab PCR, untuk memantau peredaran virus.
Terhitung sejak tanggal 22 Juni 2021 kota Malang mengefektifkan pemberlakuan penebalan PPKM Mikro. Kota Malang sudah memasuki zona kuning, di mana sebelumnya hijau. Kota Malang termasuk yang sangat tanggap dengan peredaran virus ini, yang ditandai dengan aktifnya penyemprotan disinfektan di daerah-daerah terpapar, seperti yang terjadi di sepanjang 2020 yang lalu.
Disparitas penanganan di dua kabupaten ini menandakan bahwa koordinasi pusat-daerah sedang tidak beres. Kalau saja koordinasi berjalan normal, daerah terdampak akan mendapatkan pemerataan kebijakan dan penanganan. [mhdc]
covid19 jatim Keadaan Darurat pandemi